Harianjogja. x . Intisari Jawaban Ulasan Lengkap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Ada 3 jenis pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) menurut Undang-Undang Nomor 5. 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 009/g/2015/ptun Smg) 2017 Yos Johan Utama, Ayu Putriyanti, Irene Ave Rina*. Foto: SGP. Perihal pemberhentian dengan hormat sebagai seorang calon. Foto kopiPelaksanaan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat PNS yangMelakukan Tindak Pidana Korupsi dan Telah Mendapat PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ASN pegawai ASN. Namun, dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan, karena: [8] meninggal dunia; mencapai batas usia pensiun; atas permintaan sendiri; tidak dapat melaksanakan tugas. Putusan MA Nomor : 129 K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011 Obyek Perkara 1. TUN/2012/PTUN. JKT. Baca juga: Bentrok di PT Lonsum Lahat, Polisi Tetapkan Kades sebagai Tersangka. Direktori . tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum. Skema-skema itu di antaranya. Ag. RSS. ¾ Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka perampingan pegawai atau likuidasi suatu instansi, dsb. RSS. Direktori . (Kasasi) Nomor: 394 K/TUN/2010,tanggal 23 Pebruari 2011; dan. Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat: 1. H) (Sarman S. Perbkn Nomor 6 Tahun 2022 adalah peraturan pelaksanaan PP 94/2021 tentang disiplin PNS yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin. Kecamatan Dago Bandung. Ketika tidak terpenuhinya kriteria yang diharapkan, maka bentuk evaluasinya adalah pencabutan. (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama TOMMY DANIEL PATAR P. 2 Rangkuman Kasus Pemberhentian PNS di lingkungan Universitas Riau . Mdo. 13 Jakarta 131313 Telepon: +6221-13131313 (Hunting) Fax: +6221-13131313 Jakarta, 13 Desember 1313 Kepada Yth: Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulogebang, Jakarta Perihal: GUGATAN TUN Dengan Hormat, Yang bertanda. Langkah Hukum Jika PNS Tidak Menerima Keputusan Pemecatan. com menyediakan copy dari soft copy putusan "contoh kasus ptun tentang pemecatan pns" yang diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN Medan). No:821. TUN/IX/2014 Yang bertanda tangan dibawah ini adalah: Nama : Rahmat Al-Asri S. 14. Contoh kasus pemecatan PNS selingkuh. Tabel III. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 19 November 2008 Nomor 053/PEN-HS/PTUN. Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pengawai. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk diketahui, pemerintah mengingatkan kembali PNS soal sanksi pemecatan lewat Surat Edaran (SE) Menpan-RB No. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui kewenangan PTUN dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat dan upaya penyelesaiannya sebagai sengketa Tata Usaha Negara Metode penelitian yang. Direktori . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (PP 53/2010) PP 53/2010 ini sebagai pengganti PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Hal tersebut sudah ditentukan dalam. TUN/2010/PTUN. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu. H) (Sarman S. Lampiran : Surat Kuasa Khusus Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Alwiyansyah Reza. Bahwa Surat Keputusan Bupati No. 5 D. Pertimbangan PP 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur. Atau bahwa Surat Keputusan Nomor : 08/II/1189/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 dan/atau Pasal 49 UU PTUN, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan/atau 43 Pasal 49 UU PTUN adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Hukuman berupa Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Sdr. 2010 Jalan Setiabudi Nomor 53 Palu TELP/FAX (0452) 737696 REPLIK DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PERKARA NOMOR : 33/G/2013/PTUN. SK MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA RI NO. Petunjuk. RT 1/ RW 3 Kelurahan Dago. 1. Ferdy Sambo memutuskan mencabut gugatan pemecatan tidak hormat (PTDH) kepada pihak tergugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dari Pengadilan Tata Usaha Negara. 51 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 No. Ketua Ombudsman RI. 3. Direktori Putusan. Dalam hal Pak Suparman tidak menerima keputusan pemberhentian dari Walikota, maka berdasarkan Pasal 32 PP. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur saat memimpin sidang BAPEK, Senin (30/04) petang. 2) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”): PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. Petunjuk. Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) memecat PNS berinisial N karena tidak masuk kerja selama 72 hari. 19-TH. Baca juga: Jokowi Teken. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada PENGGUGAT tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan. 134. YK) di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta dan atas penerbitkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 93/Pem. tertanggal 9 mei 2012 sebagai. PTK. Enny Umbas melalui kuasa hukumnya, Ronny Talapessy SH, menyatakan gugatan terhadap keputusan wali kota diterima langsung kepala PTUN dengan bukti surat bernomor 42/G. 04/2010 tanggal 11Aturan mengenai pengunduran diri PNS diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS. Semua Direktori. + PEMBERHENTIAN PEJABAT DAERAH. Pelanggaran PP 10/83 jo 45/90: 26 kasus 5. Yogyakarta (Kasus Putusan No. ABSTRAK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat secara normatif diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. II. I Putu Sabda Wibawa dan I Dewa Gede Palguna, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberhentian. Dasar Pertimbangan Hakim PTUN Semarang dalam Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa pada Putusan Nomor 56/G/2017/PTUN. keberatan; dan/atau. SBY, tanggal 04 Juni 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum; 5. SMG Hakim dalam setiap menjatuhkan putusan, tentu mempunyai. Menyatakan SK Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah 3. berlaku. tentang Pemecatan secara tidak hormat Nomor 600/0115/SJ. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Hukumonline. 3. kpu. PGP. Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Ma No. Rizieq Alias Habib Muhammad Rizieq SyihabKasus ini bermula dari terbitnya surat Wali Kota Bandung Nomor 640/2523-disbang tertanggal 10 Oktober 2007 perihal Pembongkaran Lantai Lima dan Enam V PH karena tidak sesuai surat izin mendirikan bangunan (IMB). Dalam praktik hukum untuk perkara Tata Usaha Negara sendiri, ada beberapa prinsip hukum atau asas yang ada dalam hukum PTUN, diantaranya : Asas Pradgua Keabsahan. Tanggal 9 Agustus 2023 — Penggugat: Moh. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 074/G/2015/PTUN-SMG) Maridjo, SH. TUN/2010/ PT. Berikut ini adalah contoh putusan perkara sengketa kepegawaian sebagai objek sengketa Tata Usaha. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selama hal tersebut. 37/G. com - Gugatan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, terhadap Surat Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 34/P Tahun 2020 dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ). com. Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah No. blogspot. Informasi yang dihimpun, dua PNS yang diberhentikan itu salah satunya berinisial EW (57), guru. Keputusan PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA No. 108/Pdt. 19 2. 4. Contoh, A menggugat KTUN yang berbentuk bundel beschikking dimana A namanya ada dalam salah satu KTUN yang berbentuk bundel beschikking tersebut bersama-sama dengan B, C, dan D. Seiring terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang meneguhkan norma pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Apabila keseluruhan. Dalam pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, danFoto: Ilustrasi 3 Jenis Hukuman Disiplin Bagi PNS dan Contoh Pelanggarannya (Rifkianto Nugroho) Jakarta -. Unduh perbkn ini untuk mengetahui lebih lanjut. A A A. Putusan PTUN MEDAN Nomor. Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi. Sebelumnya, sembilan perangkat desa itu dipecat atau diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa Umar Abdul Fatah pada Mei 2018. 10/2015/03/PTUN/Jambi. Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2023/PTUN. Contoh surat gugatan HAL : GUGATAN PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT Kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Di Tempat. Masalah pertanahan, antara lain : masalah pengukuran tanah berdasarkan Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Sertipikat ganda berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor. Langkah Hukum Jika PNS Tidak Menerima Keputusan Pemecatan Dalam hal Pak Suparman tidak menerima keputusan pemberhentian dari Walikota, maka berdasarkan Pasal 32 PP 53/2010 , Pak Suparman berhak mengajukan upaya administratif : kantorpengacaraonline. Hakim juga memerintahkan Presiden untuk memulihkan kedudukan Evi selaku Komisioner KPU periode 2017-2022. Ps. Baca juga: Simak, Berikut Aturan Baru Pemecatan PNS. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan. id. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik. f Alamat : Jalan Dago Atas Nomor 32. Nomor: 863/UIN/Skep/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sepanjang. 1-16. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menggelar sidang pelanggaran PNS. D/BP/D. Hukuman disiplin bagi PNS diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Surat Permohonan penundaan Putusan Sengketa Kepegawaian TUN Hal : Gugatan Pemberhentian Secara Bogor, 01 Desember 2015 Tidak Hormat. Oleh karenanya PNS haruslah berupaya keras menaati ketentuan disiplin PNS berupa kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sengketa pertanahan, yakni perselisihan tanah antara orang perseorangan,. Kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil berdasarkan PP 94 Tahun 2021 dapat dilihat pada matriks berikut: · 21-24 hari kerja (penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan) · 25-27 hari kerja (pembebasan dari jabatan jd jabatan pelaksana selama 12 bulan) · 28 hari kerja/lebih (PDHTAPS sbg PNS) · 10 hari kerja terus menerus. PTUN memenangkan Santas karena pemecatan berlaku surut. Contoh Kasus Dan Surat Gugatan Ptun - Contoh gugatan perkara tun. 1988), hlm. Aparatur Sipil Negara (“ASN”) yang bersangkutan diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana yang ada hubunganya dengan jabatan. Tertanggal 20 April 2022. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi PNS; b. Jika pada 2015 terdapat 6. Dalam PP 53/2010, mengatur tentang disiplin PNS berupa kesanggupan untuk menaati kewajiban. Penetapan Nomor: 73/G/2012/PTUN-JKT tentang penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 48/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat H. 000 ,- (Tiga Juta. Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam PP No. -360 -360-360 3. 5 Tahun. Match case Limit results 1 per page. Surat Gugatan ini, dan memohon kepada ketua pengadilan TUN Jakarta agar memberikan. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu. 1. Kata Kunci : kekeliruan putusan; Keputusan Tata Usaha Negara; Cara yang sah; iktikad baikBerikut Contoh Format Surat Gugatan dan Surat Kuasa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar : Contoh Surat Gugatan. Pelanggaran disiplin kumpul kebo dapat terancam dikenai hukuman pemecatan. Hamzah, . go. Rupiah) serta pengembalian nama baik penggugat. MH. Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil (PNS) Yang selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT. Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 5/G/2023/PTUN. Sanksinya, mulai peringatan, pembinaan hingga yang. : 10/X/2011/Kalteng, tanggal 7 November 2011 tentang pemecatan secara tidak hormat melalui pengadilan TUN Palangkaraya. 97 K/TUN/20062004 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil tanggal 27 September 2004;Memulihkan nama baik, mengembalikan hakhak serta kedudukan,harkat dan martabat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil daerahPropinsi Jawa Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 00 WIB ; Komisi Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang menangani masalah sengketa kepegawaian dan diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak PNS, hingga saat ini belum terbentuk, walaupun keberadaan komisi tersebut telah dituangkan dalam pasal 13 UU No. Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: I. 45/511/BPM-PD tertanggal 02 Agustus 2016 Tentang. Pencabutan izin mengemudi 2. Contoh Surat Kuasa Insidentil dan Surat Permohonan Izin Insidentil. SURAT KUASA. 13. Narkoba: 28 kasus 4. Dengan ini, perkenankan lah kami menyampaikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. 67% (6) 67% menganggap dokumen ini bermanfaat (6 suara). Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil (PNS) Yang selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT. Dr. KOMPAS. Serta kami juga meminta pemberian ganti rugi sebesar Rp. Pemberhentian dalam manajemen PNS tidak semata-mata pemutusan hubungan kerja, namun ada hal lain yang menyebabkan pegawai yang diberhentikan mendapatkan hak yang berbeda dari karyawan perusahaan. Direktori . Users Today : 5. REFERENSI TENTANG GUGATAN BESERTA DASAR DAN ALASAN MENGAPA KTUN TERSEBUT MERUPAKAN OBYEK SENGKETA. Bagian V angka 3 SEMA No. Surat Keputusan Kepala Desa Pongkai Istiqomah Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar tanggal 28 Juli 2022 atas nama Dede Irwansyah;.